Posted by: Faperta Unlam | February 1, 2010

KEGIATAN TIM AHLI DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44 /021A/KUM/2009 tentang pembentukan Tim Pembina Ketahanan Pangan, Tim Ahli, Tim Teknis dan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi Kalimantan Selatan, menimbang bahwa untuk lebih menunjang kelancaran kegiatan operasional pemantapan ketahanan pangan maka dibentuk salah satunya adalah Tim Ahli Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Sebagai bentuk pengabdian dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang diwujudkan Universitas Lambung Mangkurat dalam membantu memberikan dan merekomendasikan kebijakan mengenai Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun 2009 atas permohonan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi di Banjarbaru maka disusunlah Tim Ahli DKP Provinsi beranggotakan 8 orang dimana 4 diantaranya adalah wakil dari UNLAM berasal dari staf dosen berkompetensi sesuai bidang keahlian dengan strata pendidikan minimal doktor (S3). Diantara 4 orang Tim Ahli DKP dari UNLAM, terdapat 3 orang berasal dari Fakultas Pertanian UNLAM Banjarbaru. Hal ini menggembirakan mengingat Faperta masih dipandang unggul untuk menghasilkan banyak dosen berkualitas dan berdedikasi tinggi yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi provinsi Kalimantan Selatan. Secara lengkap susunan keanggotaan Tim Ahli DKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disahkan Gubernur pada tanggal 14 Januari 2009 selengkapnya sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Tim Ahli Dewan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Selatan

No Nama Jabatan Instansi
1 Dr.H. M. Yunus Jarmie,MS Ketua
2 Ir. H. Fauzi Mahfoed,MS Sekretaris DKP Banjarbaru
3 Dr.Ir. Hesty Heryani,M.Si Anggota Faperta UNLAM
4 Prof. Dr.Ir. Emmy Sri Mahreda Anggota Faperikan UNLAM
5 Dr.Ir. Danang Biyatmoko,M.Si Anggota Faperta UNLAM
6 Dr. Riny Hustiany,STP,M.Si Anggota Faperta UNLAM
7 Dr.Ir.H. Ahmad Jumberi Anggota Balitra Banjarbaru
8 Dr.Ir. H. Sabran,MS Anggota BPTP Banjarbaru

Tugas Tim Ahli Dewan Ketahanan Pangan dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini adalah :

Membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan perumusan kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan, serta memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan upaya-upaya Pemantapan Ketahanan Pangan.

Kegiatan Tim Ahli DKP Tahun 2009:

Unit kerja Tim Ahli di DKP terbagi ke dalam 3 (tiga) aspek meliputi aspek Konsumsi, Ketersediaan dan Distribusi. Tim Ahli DKP ini mulai mengadakan rapat koordinasi di medio pertengahan tahun 2009 dan membuat rencana kerja bersama dan terprogram untuk dilaksanakan di tahun 2009. Di awal pertemuan juga mengevaluasi kegiatan Tim Ahli DKP pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 untuk memperbaiki kinerja dan program yang belum sepenuhnya berjalan karena terbatasnya anggaran di tahun 2008, sehingga di tahun 2009 akan lebih efektif dan lebih baik.

Tim Ahli DKP mulai turun ke 13 Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Selatan, mulai bulan Agustus di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada bulan September turun mengunjungi Kantor atau Badan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapin, HSS, HST, Balangan, Tanah Laut, Banjarmasin, Batola, bulan Nopember mengunjungi KabupatenTanah Bumbu dan Kotabaru, dan diakhiri pada akhir bulan Desember di Kabupaten HSU dan Tabalong.

Kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota adalah presentasi masing-masing aspek (Konsumsi, Ketersediaan dan Distribusi) bidang Tim Ahli untuk memberikan masukan, saran dan solusi dari kebijakan ketahan pangan dan profil kondisi ketahan pangan di masing-masing kabupaten/kota yang dikunjungi. Respon yang diperoleh sangat beragam akan tetapi secara umum mereka memberi apresiasi terhadap kinerja Tim Ahli di kabupaten. Kendala dan hambatan serta strategi kebijakan dalam ketahanan pangan di masing-masing kabupaten tidak selalu uniform, dimana sebagian lebih bersifat lokal spesifik sesuai potensi yang ada di daerahnya. Akan tetapi arah kebijakan yang dibuat tetap mengacu pada koridor kebijakan DKP provinsi sehingga pencapaian target tetap menjadi prioritas kebijakan di daerah.

Pada tahun 2009, kendala paling banyak dijumpai dalam pengembangan kebijakan ketahanan pangan adalah keterbatasan sumberdaya di kantor ketahanan pangan atau badan ketahan pangan kabupaten/kota yang relatif masih baru, sehingga belum running program-program dan capaian indikator program. Pada aspek ”Konsumsi” paling banyak kendala pada aspek keamanan pangan belum dapat diatasi dengan baik dari residu obat/antibiotika, logam berat, pestisida, formalin, dan penggunaan bahan pengawet yang dilarang, pewarna bahan makanan dari tekstil dan pemanis buatan . Kendala kedua adalah masih minimnya sosialisasi dan upaya diversifikasi bahan pangan asal non beras dan non terigu untuk penganekaragaman pangan, agar ketergantungan pada beras dan terigu yang tinggi dapat dikurangi. Pada aspek ”Distribusi” terlihat masih kurang meratanya distribusi dan penyaluran bahan pangan sampai ke daerah yang terpelosok, sehingga menyebabkan kurang meratanya pemenuhan gizi dan masih mahalnya harga bahan pangan yang menyebabkan meningkatnya inflasi bahan pangan tertentu. Disisi lain akibat kurang terpantaunya stok bahan pangan khususnya padi yang keluar dan masuk di suatu daerah menyebabkan harga beras penetapan pemerintah dalam bentuk HPP (Harga Pembelian Pemerintah) kurang mensejahterakan petani dan merugikan LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) yang dikembangkan dalam program Ketahanan Pangan di semua kabupaten/kota. Pada aspek ”Ketersediaan” kondisi surplus beras dalam perhitungan kabupaten/kota ternyata pada beberapa kabupaten/kota berbeda faktanya dengan stok beras yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, sehingga menyulitkan dalam menerapkan kebijakan pangan khususnya komoditas beras di kabupaten/kota yang bias. Kesalahan dalam perhitungan analisis ketersediaan beras yang berbeda dengan asumsi-asumsi perhitungan pada angka losses panen, kebutuhan untuk bibit, sebagai pakan ternak, dll yang berbeda di masing-masing kabupaten/kota menjadi salah satu satu faktor yang ditemukan menjadi penyebab hal tersebut. Hal ini ditindak lanjuti oleh DKP provinsi dengan menyelenggarakan pelatihan staf kantor/badan ketahan pangan kabupaten/kota dengan mentor dari Jakarta pada bulan Nopember 2009 untuk menyamakan persepsi sehingga di tahun berikutnya segala perhitungan menyengkut analisis ketersediaan menjadi seragam dan benar.

Pada akhirnya, Tim Ahli DKP khususnya yang berasal dari Faperta UNLAM berterimakasih banyak kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Rektor UNLAM yang telah menunjuk kami sebagai anggota TIM Ahli, DKP provinsi Kalimantan Selatan dan para kepala dan staf Kantor/Badan Ketahanan Pangan di 13 Kabupaten/Kota yang selama tahun 2009 secara bersama –sama bekerjasama dengan baik dengan kami, semoga masukan dan saran kami dapat diterima dengan baik dan menjadikan kondisi ketahanan pangan Kalimantan Selatan lebih baik di tahun selanjutnya,

Semoga masih bersua lagi di tahun berikutnya, selamat bekerja dan semoga sukses.


Responses

  1. mantap…. info kegiatannya untuk tahun 2009 nya….namun belum ada info nih rencana kegiatan tahun 2010 mohon infonya yaaaa….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: