Posted by: Faperta Unlam | November 11, 2009

Fakultas Pertanian bekerja sama dengan Radar Banjarmasin Forum mengadakan Diskusi Publik Dampak Penerapan Perda No 03/2008 terhadap kelangsungan investasi kelapa sawit dan kesejahteraan pekebun di Kalsel.

Diskus Gapki

Diskusi Publik bertajuk Dampak Penerapan Perda Nomor 03/2008 Terhadap Kelangsungan Investasi Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Pekebun di Kalimantan Selatan diselenggarakan untuk merespon gejala munculnya  keresahan serius di kalangan masyarakat perkebunan (Pengusaha dan Pekebun sawit) khususnya. Baik secara langsung atau tidak langsung penerapan Perda Nomor 03/2008 yang dinilai kurang aspiratif, dan tidak melibatkan stakeholders (Pengusaha dan Pekebun), ternyata cenderung mempunyai pengaruh negatif terhadap peningkatan  kesejahteraan petani/pekebun di Kalimantan Selatan.

Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat sebagai bagian salah satu Perguruan Tinggi yang secara akademis (melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi),  mempunyai hubungan dan tanggung jawab yang besar, terhadap aktivitas pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian/kajian-kajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat/pemberdayaan masyarakat pertanian. Untuk meredam keresahan, kesimpangsiuran opini yang berkembang di lapangan,  bersama Radar Banjarmasin Forum, kami merasa terpanggil untuk memfasilitasi  berbagai pihak terkait melalui diskusi publik yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2009. Tujuan yang paling pokok adalah menghimpun berbagai masukan, membahas bersama permasalahan, dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan, masa depan masyarakat pertanian/perkebunan dan pembangunan daerah Kalimantan Selatan.

Rumusan-rumusan yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjau Ulang Pergub No.61/2009, dalam hal:

Peraturan teknis pemberian dispensasi kepada angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari areal perkebunan besar, antara lain: (i) Teknis pemasangan sticker, (ii) Alternatif pengganti sticker sebagai penanda kendaraan yang mendapat dispensasi.(iii) Jumlah kendaraan angkutan yang mendapatkan dispensasi, (iv) Penertiban restribusi angkutan melewati pos timbang

Ketidaksesuaian dengan pasal pada Perda No.03/2008: Dalam Perda No. 03/2008 tidak diatur mengenai larangan kendaraan pengangkut TBS yang berasal dari areal perkebunan petani mandiri untuk melewati jalan umum, namun di dalam Pergub No. 61 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 diatur mengenai dispensasi bagi kendaraan tersebut, dalam hal ini agar kendaraan angkutan dari petani/kelompok tani dibebaskan menggunakan jalan umum.

Tinjau ulang Perda No. 3 Tahun 2008, dalam hal:

Kendaraan angkutan TBS tidak perlu dilarang melewati jalan umum dengan alasan: Kendaraan angkutan TBS tidak mendominasi jalan (tidak konvoi), karena begitu panen, TBS harus langsung segera dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah lebih lanjut menjadi minyak sawit mentah / Crude Palm Oil (CPO). Keterlambatan (lebih dari 24 jam setelah panen) dalam pengantaran menuju PKS akan mengakibatkan kerusakan pada TBS, sehingga ditolak oleh PKS.

Kendaraan angkutan TBS tidak melebihi tonase yang diperbolehkan, karena badan jalan yang tersedia di areal perkebunan tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan besar seperti Fuso, sehingga tidak mengancam konstruksi jalan umum.

Kendaraan angkutan TBS tidak menimbulkan pencemaran udara seperti yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan penduduk sekitar jalan umum.

Seharusnya diperlakukan sama dengan angkutan lain yang membawa buah dan sayuran segar hasil pertanian, seperti pisang,sayuran, dll.

Penerapan Perda No.03/2008 mengancam keberlangsungan investasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Karena operasional/pengangkutan hasil panennya masih sangat bergantung pada penggunaan jalan umum, karena: (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun sendiri jalan khusus; (2) tidak semua perusahaan perkebunan dapat membangun pabrik sendiri karena skala usahanya kecil, tidak cukup sumber air dan lokasi kebunnya yang terpencar; (3) TBS adalah bahan mudah rusak (perishable goods) atau memiliki umur simpan yang singkat yaitu tidak melebihi 24 jam setelah panen, sehingga kemudahan akses mobilisasi TBS dari areal perkebunan menuju PKS adalah sangat krusial.

Iklim investasi yang tidak kondusif bagi perkebunan sawit yang diperkirakan dapat terjadi pasca penerapan Perda No. 3 Tahun 2008, selanjutnya dapat mengganggu mata pencaharian petani/masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari TBS, dan lebih jauh mengganggu taraf kesejahteraan masyarakat dengan segala dampak negatifnya

Rumusan ini sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan evaluasi (disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan atau DPRD), sementara peluang untuk revisi Pergub maupun Perda tetap terbuka melalui judicial review dan executive review.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: